Nelangsa Ratusan TKD Pemkab Cirebon, Meninggal Dunia pun Tak Dapat Uang Duka

Miris! Nasib ratusan TKD Kabupaten Cirebon yang hidup jauh dari sejahtera lantaran minimnya upah dan apresiasi.

Nelangsa Ratusan TKD Pemkab Cirebon, Meninggal Dunia pun Tak Dapat Uang Duka
Nelangsa nasib ratusan TKD Kabupaten Cirebon yang tak dapat uang duka ketika meninggal meski mengabdi belasan tahun.

INILAHKORAN, Bandung- Kisah pengabdian Ratusan Tenaga Kerja Daerah (TKD) Pemkab Cirebon begitu miris.

Gegara upah kecil yang diterima selama mengabdi belasan tahun, kesejahteraan para TKD Pemkab Cirebon itu jauh dari kata layak.

Bahkan kini, para TKD Pemkab Cirebon yang rata-rata berusia 35 tahun ke atas itu tak punya pilihan selain terus menggeluti mata pencahariaan mereka.

Baca Juga: Ratusan TKD Pemkab Cirebon Menjerit! Belasan Tahun Mengabdi, Sejahtera Hanya Mimpi

"Karena keterbatasan usia kami yang rata rata diatas 35 tahun, kami minta upah disamakan dengan UMK. Juga ada tunjangan kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan," ungkap Taslam, salah seorang perwakilan TKD Pemkab Cirebon kepada Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu 11 Mei 2022.

Dirinyapun mengeluhkan, sampai saat ini tidak ada sama sekali perhatian dan reward kepada mereka dari Pemkab Cirebon. Padahal, dengan masa kerja yang sudah belasan tahun, harusnya ketika mereka selesai mengabdi, Pemkab Cirebon bisa memberikan pesangon atau minimal uang kadeudeuh.

Baca Juga: Tepati Janji, Yeonjun Masuk ke dalam Freezer Setelah Album Baru TXT Melampaui 1 Juta Penjualan

"Kalau ada yang meninggal dunia juga tidak ada uang duka dari Pemda. Selama kami mengabdi, perhatian Pemda sangat minim," ungkapnya.

Sementara itu, Sekban BKPSDM Kabupaten Cirebon, Nanang Ruhyana mengaku, sampai saat inipun pihaknya masih kebingungan dengan regulasi TKD. Malahan informasi yang beredar menyebutkan, pemerintah justru akan mengurangi TKD dan selesai pada tahun 2023.

"Kalau ada tuntutan skala prioritas dan kesejahteraan mungkin kita menunggu regulasi masalah TKD," jelasnya.

Sedangkan perwakilan BKAD, Maman mengaku dalam Keputusan Kemendagri sudah jelas disebutkan, sudah tidak ada istilah tenaga honor ataupun tenaga kontrak.

Mata anggarannyapun hanya berbunyi belanja barang dan jasa saja. Artinya, tidak ada untuk anggaran membayar tenaga honor atau kontrak.

Baca Juga: Malam-malam Warga Panik! Tempat Limbah Kapur di KBB Hangus Terbakar, Begini Kronologinya

"Sebetulnya untuk membayar gaji TKD, mata anggarannya tidak ada karena bunyinya hanya belanja barang dan jasa. Kami harus bagaimana cara menambah upah karena regulasi dikeuangan tidak disebutkan," paparnya.***(Maman Suharman)


Editor : inilahkoran