Gaji P2K Bebani Anggaran APBD, Pemkab Cirebon Defisit?

Dalam setahun Pemkab Cirebon menggelontorkan anggaran untuk membayar gaji P2k sebesar Rp300 miliar dan Pemkab Cirebon pun diujung defisit

Gaji P2K Bebani Anggaran APBD, Pemkab Cirebon Defisit?
Per tahun Pemkab Cirebon harus menggelontorkan anggaran Rp300 miliar untuk gaji P2k, dan terancam difisit.

INILAHKORAN, Cirebon - Saat ini anggaran keuangan Pemkab Cirebon sepertinya bisa dikatakan defisit.

Anggaran Pemkab Cirebon yang seharusnya diperuntukan untuk sebagian besar kegiatan fisik maupun pengadaan, harus berbagi dengan gaji  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P2K).

Tidak tanggung-tanggung, Pemkab Cirebon dalam setahun harus menggelontorkan anggaran yang mendekati angka Rp300 miliar.

Baca Juga: Nelangsa Ratusan TKD Pemkab Cirebon, Meninggal Dunia pun Tak Dapat Uang Duka

"Sebetulnya bukan defisit, karena memang ini sudah menjadi aturan. Jadi kami harus pandai-pandai mengatur anggaran untuk kegiatan.  Karena bagaimanapun, ini berpengaruh kepada alokasi APBD kita dong," kata Sekban BKAD Kabupaten Cirebon, Suratmo, Kamis  12 Mei 2022.

Suratmo menjelaskan, BKAD Cirebon akan menggelontorkan gaji untuk P2K dalam satu tahun pada tahun depan, dengan nilai sekitar Rp285 miliar.

Uang sebesar itu untuk menggaji sekitar 4.600 orang P2K yang dimiliki Pemkab Cirebon. Hal itu karena sejak awal, BKPSDM sudah mengajukan formasi pengisian PPPK sekitar 4.600 orang PPPK.

Baca Juga: Ratusan TKD Pemkab Cirebon Menjerit! Belasan Tahun Mengabdi, Sejahtera Hanya Mimpi

"Jadi karena memang itu sudah menjadi usulan pada tahun 2021 jadi kuota tahun sekarang harus terpenuhi," jelasnya.

Dia menyebutkan, pada bulan Mei kemarin saja, atau awal pemberian gaji untuk  P2K, berjumlah 2.704 orang.  Sedangkan dalam sebulan, gaji  yang mereka terima sekitar Rp4.075.000. Kalau dikalikan berarti bulan Mei kemarin BKAD menggelontorkan uang sekitar Rp8,5 milyar.

"Tinggal dikalikan saja kan. Jadi kalau kuota P2K sudah terpenuhi, ya itu tadi hampir Rp285 milyar pada tahun depan dalam satu tahun Pemkab menggaji mereka," paparnya.

Baca Juga: Keren Euy! Warga Kabupaten Cirebon Ciptakan Alat Konversi Bensin ke Air

Ironisnya aku Ratmo, Pemkab sempat berasumsi bahwa beban gaji untuk P2K, dibebankan kepada anggaran pusat. Namun pada kenyataanya, beban gaji P2K include dengan bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) pusat sebesar Rp1,4 triliun setiap tahunnya atau Rp114 miliar setiap bulannya.

Tapi, lanjutnya, dengan masuknya gaji P2K dalam anggaran DAU, otomatis anggaran APBD yang diantaranya untuk belanja barang dan jasa harus dihitung ulang.

"DAU itu kan umumnya untuk belanja pegawai ASN dan gaji serta belanja lainnya. Termasuk gaji pimpinan daerah dan anggota dewan. Nah dengan masuknya DAU untuk gaji P2K, akhirnya kegiatan lainnya ikut berkurang. Jadi masyarakat juga diminta paham akan hal ini," tukasnya. (maman suharman)


Editor : inilahkoran