INILAHKORAN, Cirebon-Bupati Cirebon Imron meminta pemerintah desa dalam mengelola keuangan sesuai dengan Undang-Undang Desa agar sesuai dengan aturan dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
"Silakan kelola desa berikut keuangannya, sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Ini supaya masyarakat bisa sejahtera," kata Imron di Cirebon, Selasa 17 Mei 2022.
Imron mengatakan dengan UU Desa yang telah disahkan, maka pemerintah desa bisa mengikuti aturan yang ada untuk menyejahterakan warganya, baik melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan warga, maupun pembukaan lapangan pekerjaan dengan mendirikan badan usaha milik desa (Bumdes).
Baca Juga: Ketua PIRA Jawa Barat Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan
"Bangun desa masing-masing untuk menyejahterakan warganya, dan membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada semua perengkat daerah untuk fokus membangun Kabupaten Cirebon lebih baik lagi, karena dirinya menginginkan pada masa kepemimpinannya tidak ada istilah membela kepentingan pribadi atau golongan.
Untuk itu, Imron juga meminta kepada semua pihak untuk fokus membangun Kabupaten Cirebon, dan menghilangkan egosentris masing-masing.
Baca Juga: Khusus Istri! Ini Cara Taklukan Hati Suami, Buya Yahya: Wajib dan Sunnahnya
"Sekarang ini fokus membangun Kabupaten Cirebon, karena kepentingan masyarakat lebih utama," katanya.***
Artikel Terkait
Hari Pertama Masuk Kerja Usai Cuti Lebaran 2022, ASN Pemkab Cirebon Langsung WFH
Keren Euy! Warga Kabupaten Cirebon Ciptakan Alat Konversi Bensin ke Air
Ratusan TKD Pemkab Cirebon Menjerit! Belasan Tahun Mengabdi, Sejahtera Hanya Mimpi
Nelangsa Ratusan TKD Pemkab Cirebon, Meninggal Dunia pun Tak Dapat Uang Duka
Gaji P2K Bebani Anggaran APBD, Pemkab Cirebon Defisit?
Kurikulum Merdeka Dinilai Banyak Manfaat, Begini Kata Bupati Cirebon
KPU Kabupaten Cirebon Belum Putuskan Masa Akhir Jabatan Bupati Cirebon
Tak Tertarik Pileg, Imron Ingin Maju Kembali di Pilbub Cirebon
Kalau Direkomendasikan, Bupati Cirebon Imron Siap Maju Lagi
Bupati Cirebon Imron Ngamuk, 'Tampar' Pejabat yang Kurang Koordinasi