Dinilai Lakukan PHK Sepihak, PT Pintex Langgar UU Ketenagakerjaan

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menyebut PT Plumbon International Textil (Pintex) telah melanggar Uu

Dinilai Lakukan PHK Sepihak, PT Pintex Langgar UU Ketenagakerjaan
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menyebut PT Plumbon International Textil (Pintex) telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan
 
INILAHKORAN, Cirebon - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menyebut PT Plumbon International Textil (Pintex) telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 
Selain telah melakukan PHK sepihak kepada 41 pekerja, juga ratusan karyawan belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.
 
Hal itu terkuat saat Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya melakukan audensi. Pertemua tersebut juga diikuti  perwakilan PT Pintex, dinas terkait dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (21/6/2022).
 
 
Dari hasil pertemuan tersebut, pihak dewan mengambil kesimpulan bahwa perusahaan telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Pintex diminta agar segera memenuhi hak-hak pekerja.
 
"Kami hanya memfasilitasi keluhan para buruh yang di PHK secara sepihak. Sebab, buruh merasa dirugikan. Namun, harus bijaksana dalam menyikapinya," ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmudi, usai audiensi.
 
Menurutnya, dewan menerima keluhan perwakilan buruh. Kemudian dipadukan dengan konfirmasi  pihak perusahaan. Dan ditemukan bahwa ada PHK sepihak. Mereka menuntut yang di PHK itu paling tidak d pekerjakan kembali. Sedangkan jumlahnya ada 41 orang. 
 
 
"Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga bermasalah. Dari 1.045 pekerja, yang baru masuk kepesertaan BPJS baru 895 orang saja," ungkapnya. 
 
Ia menyampaikan, pihak manajemen perusahaan malah beralasan, hal itu dilakukan karena cost tinggi dan produksi berkurang. Namun, itu tidak bisa dibenarkan. Konsekuensinya ketika berdiri sebuah perusahaan, cost  menjadi tanggungan perusahaan. Terlepas dari turunnya produk atau laba. 
 
"Tetap tidak ada alasan. Harus mengaktifkan berdasarkan kepesertaan BPJS kepada pihak bpjs. Tidak ada alasan perusahaan, untuk tidak mendaftarkan kepesertaan karyawannya kepada BPJS. Dengan berbagai alasan," ungkapnya. 
 
 
Sedangkan Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Isnaeni Jazila mengatakan, perusahaan PT Pintex itu jelas melanggar. Sebab, pemenuhan hak normatif yang difokuskan adalah jaminan sosial yang belum semuanya dipenuhi. 
 
"Jadi ada 200-an karyawan yang belum didaftarkan kepesertaan jaminan sosialnya oleh pihak perusahaan. Tapi, kami di sini sifatnya masih pembinaan. Dan terus mendorong perusahaan untuk mendapatkan sisa pekerja yang belum didaftarkan," tudingnya.
 
Ia menambahkan, ketika ada hubungan kerja antara pekerja, maka pemberi kerja itu harus tanggung jawab mendaftarkan kepesertaan jaminan sosialnya. Baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. 
 
 
"Tidak ada lagi toleransi atau tawar-tawar. 100 persen jaminan sosial harus dicover. Intinya, kalau dari sisi normatif, PT Pintex itu melanggar peraturan perundang-undangan. Hanya saja, kaitan dengan sanksi kami tidak mempunyai kewenangan," tukasnya. (maman suharman)***


Editor : inilahkoran