Rugikan Negara, Dewan Minta Pemkab Tindak Aktivitas Galian Ilegal di Cirebon

Adanya aktivitas galian ilegal harus segera diberantas lantaran merugikan negara dan mengurangi PAD Kabupaten Cirebon

Rugikan Negara, Dewan Minta Pemkab Tindak Aktivitas Galian Ilegal di Cirebon
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno menegaskan jika aktivitas galian ilegal merugikan dan harus segera ditindak.

INILAHKORAN, Cirebon - Adanya beberapa aktivitas pertambangan atau galian ilegal, baik itu pasir maupun tanah merah yang tidak mengantongi izin, membuat Pemkab Cirebon kehilangan potensi pajak.

Pasalnya, aktivitas pertambangan atau galian ilegal tersebut sangat merugikan Pemkab setempat. Demikian dikatakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno, Rabu  22 Juni 2022.

Cakra menerangkan, kerugian yang harus ditanggung oleh daerah sekitar aktivitas galian ilegal memang sangat luar biasa. Begitupun dengan kerugian yang harus ditanggung oleh Pemkab Cirebon sendiri. Selain tidak membayar pajak, juga bisa merusak kondisi jalan yang dilalui oleh aktivitas kendaraan yang membawa material galian.

Baca Juga: Bupati Cirebon Minta Kelompok Informasi Masyarakat Terus Bersinergi

"Kalau galiannya berizin ya tidak ada masalah. Memang yang namanya galian tetap merusak ekosistem. Tapi kalau yang ilegal, mereka tidak membayar pajak, merusak lingkungan tapi mereka dapat keuntungan besar. Ini tidak bisa dibiarkan," ungkapnya.

Dirinya mencontohkan, salah satunya akitivitas pertambangan yang ada di desa Wanayasa Kecamatan Beber. Meskipun pihaknya belum mengecek langsung ke lapangan, namun dari kabar yang beredar, galian milik PT. Barokah tersebut diduga tidak berizin.  Untuk itu, pihaknya meminta ketegasan Pemkab Cirebon, untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan tanah merah tersebut.

Halaman :


Editor : inilahkoran