AKD Belum Ada Kepastian, Fraksi Golkar Desak BK Berikan Sanksi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

belum adanya kepastian soal penggantian alat kelengkapan dewan atau AKD berbuntut panjang dan Fraksi Golkar meminta BK periksa Ketua DPRD

AKD Belum Ada Kepastian, Fraksi Golkar Desak BK Berikan Sanksi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Kantor DPRD Kabupaten CIrebon

INILAHKORAN, Cirebon - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon meminta Badan Kehormatan (BK) dewan setempat, memberikan sanksi kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi.

Hal itu berkaitan dengan belum adanya  kepastian soal paripurna perubahan alat kelengkapan DPRD (AKD). Sementara, SK untuk AKD sendiri sudah lewat lebih dari dua bulan.

"Usulan fraksi-fraksi agar adanya perubahan AKD tak diindahkan oleh ketua dewan.  Jadi kami minta BK menyidangkan Luthfi karena  permintaan fraksi-fraksi untuk perubahan AKD tidak segera direspon," kata Anton, Senen   4 Juli 2022.

Baca Juga: Ribut Pergantian AKD, Selluruh Fraksi Ancam Geruduk Ketua DPRD

Anton menjelaskan, status AKD secara Tatib DPRD sudah berakhir April 2022 kemaren. Apalagi para fraksi di lembaga legislatif ini sudah jauh-jauh hari meminta segera dilakukan perubahan AKD. Sayangnya,  ketua DPRD sampai saat ini tidak merespon usulan tersebut.

"Karena  ketua dewan diam saja, ya BK selaku salah satu bagian dari AKD, berhak memanggil. Tanya kenapa  waktunya sampai sekarang belum juga ditentukan untuk paripurna perubahan AKD ini," ungkapnya.

Halaman :


Editor : inilahkoran