Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Akui Mapping Rujukan BPJS Kesehatan Merupakan Kesepakatan Bersama

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, mengakui adanya mapping rujukan BPJS Kesehatan itu atas kesepakatan bersama antara Dinkes dan BPJS.

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Akui Mapping Rujukan BPJS Kesehatan Merupakan Kesepakatan Bersama
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan menjelaskan, dengan munculnya keluhan dari pengguna BPJS Kesehatan sebelumnya, pihkanya langsung melakukan rapat kerja dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan.

INILAHKORAN, Cirebon - Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, mengakui adanya mapping rujukan BPJS Kesehatan itu atas kesepakatan bersama antara Dinkes dan BPJS Cabang Kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan menjelaskan, dengan munculnya keluhan dari pengguna BPJS Kesehatan sebelumnya, pihkanya langsung melakukan rapat kerja dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, BPJS Kesehatan ini ada yang PBI dibiayai oleh daerah, provinsi, dan pusat. Ada juga yang iuran atau mandiri. Nah tentunya ketika yang bayarin pemda, sebaiknya itu pendapatannya juga masuk ke APBD Kabupaten Cirebon.

Baca Juga: KONI KBB Pastikan KBB Jadi Tuan Rumah 16 Cabor pada Porprov XIV Jabar

"Kalau kita buka akses sampai ke Jawa Tengah, ke Brebes dan sebagainya, ini kan anggaran pendapatannya masuknya ke sana. Ini sangat merugikan kita sebetulnya, merugikan rumah sakit daerah kita," kata Aan, Kamis (4/8/2022).

Memang, lanjut dia, sebelumnya Komisi IV juga sudah melakukan keliling ke puskesmas di daerah atau pelayanan dasar di daerah perbatasan ini. Ternyata pihak puskesmas daerah perbatasan itu merekomendasikan atau memberi rujukan ke luar daerah perbatasan. Satu alasannya karena jarak, kedua alasan pelayanan.

"Kalau kedua urusan jarak saya pikir jarak antara rumah sakit sebelah dengan rumah sakit kita tidak beda jauh. Memang lebih jauh dari kita, tapi tidak terlalu jauh lah perbedaannya.

Baca Juga: Dewi Persik Kecewa Angga Wijaya Terima Tawaran Podcast, Banyak Dilebih-lebihkan Ceritanya

Tapi lanjutnya, untuk yang baru-baru, maka akan dirujuk ke rumah sakit dalam daerah. Tetapi ada pengecualian, bisa dirujuk ke rumah sakit lain atau luar daerah karena penyakitnya tertentu. Seperti kangker, kusta, terus talasemenia, kelainan darah dan sebagainya.

"Pada saat rumah sakit kita tidak ada alatnya, untuk penyakit tertentu ini bisa dirujuk ke rumah sakit lain. Jadi mapping itu bukan saran Komisi IV, jadi kesepakatan kita saat sebelumnya memang mendengar bahwa pasien keluar dari daerah kita. Nah kita coba cegah seperti itu," jelasnya.

Baca Juga: Wujudkan Jabar Damai dan Toleran, Ribuan Siswa Ikuti Ceramah Kebangsaan

Aan menambahkan, saat ditelusuri, ternyata alasannya karena pelayanan. Jika pelayanannya ditingkatkan tentunya pasien akan bisa masuk ke daerah lagi. Untuk sementara, akan ada evaluasi tiga bulan kemudian. Pada saat tiga bulan kemudian ternyata pelayanan rumah sakit kurang meningkat, maka akan ada teguran.

"Kalau masyarakat masih tidak puas dengan rumah sakit, kita akan buka lagi untuk daerah perbatasan. Mereka bisa memilih rujukan di manapun," tukasnya.*** (Maman Suharman)


Editor : inilahkoran