Salah Seorang Pendiri Facebook Kritik Zuckerberg

Salah seorang pendiri Facebook Chris Hughes dalam tulisan opini berjudul It's Time to Break Up Facebook yang dimuat di The New York Timesmengungkapkan kekecewaannya terhadap Mark Zuckerberg dan meminta perusahaan tersebut dipecah demi menciptakan iklim kompetisi yang sehat.

Salah Seorang Pendiri Facebook Kritik Zuckerberg
Salah seorang pendiri Facebook Chris Hughes dalam tulisan opini berjudul It's Time to Break Up Facebook yang dimuat di The New York Timesmengungkapkan kekecewaannya terhadap Mark Zuckerberg dan meminta perusahaan tersebut dipecah demi menciptakan iklim kompetisi yang sehat./net

INILAH, Bandung-Salah seorang pendiri Facebook Chris Hughes dalam tulisan opini berjudul It's Time to Break Up Facebook yang dimuat di The New York Timesmengungkapkan kekecewaannya terhadap Mark Zuckerberg dan meminta perusahaan tersebut dipecah demi menciptakan iklim kompetisi yang sehat.

Mengutip The Verge, Hughes membantu Mark Zuckerberg meluncurkan Facebook saat sang CEO masih tinggal di asrama Harvard University. Kritiknya itu didasari argumen ekonomi dan bisnis, Facebook dianggap sebagai pelaku monopoli sehingga membatasi kompetisi dan mengganggu inovasi.

Hughes menilai warganet tidak memiliki pilihan beralih ke media sosial lain karena tidak ada pesaing yang sepadan dengan Facebook.

Berdasarkan pengamatan Hughes, sejak 2011, tidak ada media sosial baru yang muncul sehingga 84 persen iklan dari media sosial masuk ke Facebook.

Hughes pun meminta Federal Trade Commission mengembalikan akuisisi Facebook terhadap WhatsApp dan Instagram agar pasar media sosial dan perpesanan menjadi kompetitif.

Untuk mendukung argumen bahwa hal tersebut mungkin, dia mencontohkan FTC memecah AT&T pada 1980-an dan Whole Food menjual Wild Oats pada 2009 lalu.

Masalah Facebook, menurut Hughes, tak hanya dilihat dari segi ekonomi. Algoritme Kabar Berita (News Feed) dia sebut mendikte konten yang dilihat warganet setiap hari. Kebijakan Facebook terhadap konten menilai apa yang tergolong ujaran kebencian dan proses penilaian tersebut tidak dilakukan secara demokratis.

Halaman :


Editor : JakaPermana