Sengkarut Hukum Bos Panasia

SIDANG Lanjutan dengan terdakwa Henry Hidjaja yang tak lain Bos Panasia Group kembali digelar di Pengadilan Negeri, Bale Bandung, Senin (18/2/2019). Sidang menghadirkan dua saksi ahli dan saksi meri

Sengkarut Hukum Bos Panasia

SIDANG Lanjutan dengan terdakwa Henry Hidjaja yang tak lain Bos Panasia Group kembali digelar di Pengadilan Negeri, Bale Bandung, Senin (18/2). Sidang menghadirkan dua saksi ahli dan saksi meringankan dari pihak terdakwa.

Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan dokumen Akta Jual Beli (AJB) dengan terdakwa Henry Hijdaja kembali digelar. Agenda sidang lanjutan tersebut yakni menghadirkan saksi-saksi dari pihak terdakwa di antaranya dua saksi ahli dan dua saksi meringankan.

Dalam persidangan yang dimpimpin Ketua Majelis Hakim, Sihar Hamonangan tersebut, Tim Kuasa Hukum Terdakwa, Kuswara S Taryono menghadirkan empat orang saksi yakni saksi ahli pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Somawijaya dan pakar hukum Perdata Unpad Nia Kurniati. Serta mantan karyawan Grup Panasia Grup, Feni dan satu karyawan Panasia aktif, Heri.

Dalam kesaksiannya, Somawijaya menilai, tuntutan jaksa salah sasaran. Soalnya Pasal 266 ayat (2) dan 263 ayat (2) KUH Pidana harus memenuhi unsur kesengajaan. "Kalau tidak ada unsur kengajaan, seseorang tidak bisa dituntut dengan pasal tersebut. Apalagi kalau notabene orang tersebut tidak tahu bahwa akta yang dimilikinya itu diduga palsu, jelas tidak bisa dikategorikan dengan sengaja memalsukan," kata Somawijaya di hadapan majelis hakim.

Hal itu dikuatkan Feni yang bersaksi terdakwa sama sekali tidak mengetahui proses jual-beli tanah dengan akta yang diduga palsu itu. Soalnya jual beli dilakukan perusahaan dengan menurunkan tim pembebasan beranggotakan karyawan perusahaan milik terdakwa.

Saksi ahli lainnya, Nia Kurniati menjelaskan, kasus yang menyangkut objek berupa tanah, seharusnya diproses terlebih dulu secara perdata. Jika terbukti ada masalah dan dinyatakan bersalah secara perdata, maka baru kasus tersebut bisa dilanjutkan ke ranah pidana jika memenuhi unsur.

Henry sendiri menjadi terdakwa kasus dugaan pemalsuan akta jual beli tanah berdasarkan laporan dari Bos PT Himalayatex, Husen Lumanta. Husen menuding AJB yang dimiliki Henry adalah palsu, karena ia sendiri memiliki AJB lain yang menjadi bukti bahwa ia sudah membeli tanah tersebut sebelum Henry.

Kuasan hukum terdakwa Kuswara S. Taryono mengatakan, pihaknya akan menggunakan keterangan saksi ahli dan data terbaru yang sudah dikumpulkan dalam nota pembelaan di sidang selanjutnya. Ia yakin terdakwa tidak bersalah karena sekalipun AJB yang dipegangnya palsu, ia tidak mengetahui apalagi dengan sengaja memalsukan AJB tersebut.

Selain itu Kuswara tetap yakin dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas karena AJB milik Husen tidak mencantumkan luas tanah yang ia beli. Selain itu, AJB milik Husen merujuk para Persil yang berbeda dengan milik terdakwa.

"AJB klien kami merujuk pada Persip 90.S.IV, sedangkan milik pelapor S.III. Selain itu tidak ada luas tanah dalam AJB pelapor. Jadi dalam hal ini, tidak ada perbuatan terdakwa yang merugikan pelapor," ujarnya.

Terkait kesaksian Omi sebelumnya, Kuswara menegaskan, hal itu adalah kasus yang berbeda karena Omi lah yang menjadi pihak yang dirugikan jika kesaksiannya itu benar. Seharusya Omi lah yang menjadi pelapor terhadap kasus dugaan pemalsuan AJB milik Henry, itupun tidak bisa serta merta menyeret Henry sebagai terdakwa karena ia tidak tahu menahu soal proses jual beli dalam pembebasan tanah yang saat ini telah digunakan untuk bangunan pabrik tersebut.

Dalam sidang sebelumnnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Evi Yanto mendakwa Henry telah melanggar Pasal Pasal 266 ayat (2) dengan ancaman penjara tujuh tahun dan atau 263 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman 6 tahun penjara. Tuntutan itu terjait permohonan Henry kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 25 Agustus 2015 untuk pembuatan sertifikat hak milik (SHM) atas sebidang tanah seluas 560 meter persegi sebagai mana letter C Persil 90.S.IV yang berlokasi di Blok Mengger, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.

Evi menambahkan, syarat pembuatan SHM adalah AJB, akta waris, akta hibah APHB, letter C Desa, fotocopy permohonan, SPPT PBB tahun berjalan dan formulir yang harus diisi oleh pemohon. Dalam pengajuan tersebut, Henry didakwa telah memalsukan AJB tanah tersebut yang bernomor 164/Dayeuhkolot/1991 tertanggal 23 Maret 1991.

Evi menilai bahwa AJB itu palsu karena mencantumkan Omi Suhaemi sebagai pemilik tanah dan suaminya Anang Sumanang yang bertanda tangan sebagai penjual. Sementara di sisi lain, Husen Lumanta sebagai pelapor memiliki AJB lain atas tanah tersebut bernomor 306/Dayeuhkolot/1990 tertangga 23 April 1990, Persil 90.S.III.

Menurut Evi, Husen merupakan pemilik tanah tersebut yang sah karena ia membelinya dari pemilik asli Kandi Nyi Ena (alm) dengan AJB yang diterbitkan oleh PPTAS Cangkuang Kulon. Sedangkan Omi bukanlah pemilik sebenarnya, sehingga AJB milik Henry adalah palsu.

Evi menambahkan, Henry kemudian diduga memerintahkan seseorang bernama Cecep Ahmad untuk membuat warkah yang seolah-olah memastikan bahwa dalam Persi 90.S.IV, tanah tersebut memang milik terdakwa. Dengan begitu, terdakwa pun bisa menggunakannya sebagai dasar untuk pembuatan SHM.

Dalam sidang, 14 Februari 2019 lalu, JPU juga menghadirkan Omi sebagai saksi. Dalam kesempatan itu, Omi pun membantah bahwa dirinya pernah memiliki dan menjual tanah tersebut kepada terdakwa. (rd dani r nugraha/ghi)


Editor : inilahkoran