Serahkan KCKR Selamatkan Peradaban

Karya rekam dan karya cetak adalah hasil cipta dan karya anak manusia yang wajib disimpan dan selamatkan sebagai dokumentasi peradaban.

Serahkan KCKR Selamatkan Peradaban
Sosialisasi UU No 13/2018 di Hotel The Trans Luxury Bandung.

INILAH, Bandung - Karya rekam dan karya cetak adalah hasil cipta dan karya anak manusia yang wajib disimpan dan selamatkan sebagai dokumentasi peradaban.

Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Nur Cahyo menyampaikan, pentingnya menyimpan karya cetak dan karya rekam ke Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Hotel The Trans Luxury, Jalan Gatot Subroto 289 Kota Bandung, Kamis (2/5/2019).

Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi presentasi yang disampaikan langsung para narasumber dari Perpusnas RI. Pertama, Materi Bangun Peradaban melalui Penghimpunan Karya Anak Bangsa disampaikan oleh Rudi Hernanda.

Kedua, Materi Rancangan Peraturan Pemerintah UU No 13 Tahun 2018 dipresentasikan oleh Tatat Kurniawati. Materi ketiga, tentang E-deposit yang diterangkan kepada peserta yang hadir oleh Teguh Gondomono. Dan terakhir, Materi ISBN dibawakan oleh Wijianto.

UU No 13/2018 ini merupakan revisi dari UU No 4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang dalam pelaksanaan pengumpulan koleksi, baik karya cetak maupun karya rekam, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Ditambah lagi, penerapan sanksi dalam UU No 4/1990 ini juga belum efektif, sehingga perlu dipertimbangkan alternatif sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU No 4/1990 dengan substansi yang mengakomodasi berbagai hal mengenai sistem yang mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi, serta selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dari situlah lahir UU No 13/2018 yang secara struktur ada perbedaan, misalnya adanya Bab Baru mengenai pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan. Kemudian, Bab Ketentuan Pidana sudah tidak ada lagi.

Tetapi, masuk pada Bab II mengenai pengelolaan hasil serah simpan KCKR, serta pengaturan pasal per pasalnya lebih komplek.

Sosialisasi Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini juga sekaligus sebagai media untuk menginventarisasi masukan-masukan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sehingga undang-undang tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal.

Tujuan UU No 13/2018 ini adalah mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Dan, menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia," papar Sri dalam penyampaiannya.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa asas pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini adalah kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, ketanggapan, dan akuntabilitas.

Lalu siapa saja yang wajib serah? Mereka adalah penerbit, pengusaha rekaman, WNI yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri, dan setiap orang yang memasukkan KCKR mengenai Indonesia dari luar negeri lebih dari 10 buah setiap judulnya dengan maksud diperdagangkan.

Di samping itu, setiap orang yang memasukkan KCKR mengenai Indonesia dari luar negeri lebih dari 10 buah setiap judulnya dengan maksud diperdagangkan tetapi kurang dari 10 buah tetapi dalam jangka 2 tahun memasukkan lagi. Terakhir, badan-badan pemerintah yang menerbitkan dan/atau memasukkan karya cetak dan karya rekam.

Pada kesempatan yang sama, Tim ISBN Perpustakaan Nasional RI juga memberikan materi tentang Layanan ISBN, KDT, Barcode Perpustakaan Nasional RI. Ternyata, semua karya cetak yang diperuntukkan untuk umum harus memiliki ISBN sehingga karya tersebut tersimpan aman di Perpustakaan nasional.

"Kemudian, karya-karya cetak yang diperuntukkan untuk umum dan dipublikasikan secara berkala, seperti majalah dan jurnal, juga wajib memiliki ISSN juga agar terdokumentasi dan tersimpan dengan aman," terang Wiji, narasumber lain dari Tim ISBN Perpusnas.

Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, dengan cara menyerahkan KCKR yang dihasilkan, menyerahkan koleksi pribadi kepada Perpustakaan nasional dan Perpustakaan Provinsi untuk dijadikan koleksi serah simpan, serta membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.


Editor : suroprapanca