Donald Trump Desak Justice Departement Usut Kasus Penipuaan Suara pada Pemilu 2020

Donald Trump berusaha menggunakan Justice Departement untuk membatalkan hasil pemilihan 2020, meskipun tidak ada bukti untuk mendukung klaim

Donald Trump Desak Justice Departement Usut Kasus Penipuaan Suara pada Pemilu 2020
Donald Trump Desak Justice Departement Usut Kasus Penipuaan Suara pada Pemilu 2020

INILAHKORAN, Bandung- Pejabat dari Justice Departemen mengatakan bahwa mantan Presiden Donald Trump berusaha menekan departemen.

Donald Trump menekan departemen dengan mengatakan ada korupsi yang signifikan dalam pemilihan 2020 selama sidang Komite Pemilihan DPR tentang serangan 6 Januari di Capitol pada Kamis, 23 Juni.

Dikutip dari HollywoodLife, Donald Trump berusaha menggunakan Justice Departement untuk membatalkan hasil pemilihan 2020, meskipun tidak ada bukti untuk mendukung klaimnya.

Baca Juga: Begini Penjelasan Kemenag Soal Tambahan 10 Ribu Kuota Jemaah Haji

Mantan Penjabat Wakil Jaksa Agung Richard Donoghue mengungkapkan rincian percakapan larut malam yang dia lakukan dengan Trump dan mantan Penjabat Jaksa Agung Jeffrey Rosen.

Dimana dia mengatakan telah membuat catatan percakapan, karena presiden telah membuat klaim tentang penipuan pemilih yang dia belum pernah dengar sebelumnya.

Donoghue juga mengatakan bahwa dia memberi tahu Trump tentang Justice Departement memiliki peran terbatas dan tidak bertindak sebagai kontrol kualitas untuk negara bagian.

Baca Juga: Ema Sumarna Ungkap Rahasia Sukses Pejabat

Donoghue mengatakan bahwa Trump menanggapi dengan mengatakan kepadanya dia ingin Justice Departement mengatakan pemilihan itu korup, yang dipenuhi kebohongan.

Komite telah meminta lebih banyak politisi untuk duduk untuk wawancara guna memberikan lebih banyak informasi yang dapat membantu penyelidikan.

Komite juga telah meminta anggota Kongres Georgia dari Partai Republik Barry Loudermilk untuk memberikan lebih banyak informasi tentang tur yang dia berikan kepada sekelompok politisi pada 5 Januari, yang kemudian menghadiri rapat umum 6 Januari.***(Lia Kamilah)


Editor : inilahkoran