Tokoh Politik Ajak Masyarakat Jauhi Politik Identitas

Politik identitas menjadi isu utama yang harus diwaspadai jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Pasalnya Politik identitas baik suku, agama, atau pun identitas daerah dapat mencederai pemilihan pemimpin masa depan.

Tokoh Politik Ajak Masyarakat Jauhi Politik Identitas
Politik identitas menjadi isu utama yang harus diwaspadai jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Pasalnya Politik identitas baik suku, agama, atau pun identitas daerah dapat mencederai pemilihan pemimpin masa depan./Yogo Triastopo
INILAHKORAN, Bandung - Politik identitas menjadi isu utama yang harus diwaspadai jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Pasalnya Politik identitas baik suku, agama, atau pun identitas daerah dapat mencederai pemilihan pemimpin masa depan.
Beberapa tokoh yang berkompeten di bidang politik menyelenggarakan talkshow di Universitas Katolik Parahyangan Bandung (Unpar) untuk mensosialisasikan kepada kalangan masyarakat dan mahasiswa akan bahayanya politik identitas yang bisa menimbulkan perpecahan.
Founder Institute for Transformation Studies (Intrans) Andi Saiful Haq mengatakan, kegiatan forum talkshow semacam ini sangatlah positif karena pemilu di Indonesia selalu dibayang-bayangi politik identitas. Dalam beberapa dekade, Andi melihat politik identitas ini begitu destruktif terurama di Timur Tengah, semisal Afganistan.
"Semoga Indonesia sebagai masyarakat majemuk selamat dari politik identitas ini dan saya pikir kondisi ini harus dimulai dari elemen bangsa, seperti kampus dan media secara rutin sampai pemilu 2024. Lewat model pendidikan politik ini saya pikir kebhinekaan Indonesia sesuai kultur," kata Andi Saiful Haq dalam talkshow di Unpar, Kota Bandung, Senin 21 November 2022.
Menurut Andi Saiful Haq, politik identitas tidak akan dapat menang di pemilu 2024, meski di skala kecil seperti pilkada hal itu bisa terjadi. Tetapi pada skala nasional akan terasa sulit, lantaran kebhinekaan Indonesia yang telah mengakar daripada politik identitas.
"Potensi (politik identitas) di 2024 pasti ada dan itu bisa saja memecah belah maka harus dilawan bersama-sama. Contoh terdekat saja ketika pilkada DKI Jakarta, masalah track record atau prestasi tak diperbincangkan, tapi identitas keagamaan justru mengemuka dan menjadikan pemilu tak sehat," ucapnya.
Dekan Fisip Unpar Pius Sugeng menambahkan, politik identitas menjadi sebuah hal yang tidak bisa dibenarkan. Apalagi kondisi masyarakat yang masih berbeda-beda, sehingga perlu didorong edukasi terus-menerus dari berbagai pihak, seperti kampus dan media.
"Saya pikir edukasi seperti sekarang lewat forum ini menjadi format edukasi kepada masyarakat sehingga semua bisa tercerahkan dalam pilihan politiknya yang berorientasi pada figur yang dapat memberikan kesejahteraan," kata Pius Sugeng.
Sementara itu, pengamat politik Unpad Firman Manan mengajak masyarakat untuk dapat kritis dalam melihat isu politik identitas ini. Menurut Firman, ada variabel lain yang tidak semata keinginan pemilih karena faktor etnis, terlebih adanya aturan 20 persen presiden threshold, sehingga kemungkinan munculnya calon dari non Jawa kecil.
"Saya tak yakin jika etnis menjadi variabel dominan dalam pemilu 2024," kata Firman Manan. *** (yogo triastopo)***


Editor : JakaPermana