Verval Dituntut Faktual, Ayu Bilang Bisa Menekan Angka Kemiskinan Kabupaten Cirebon

Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa ditekan. Asalkan, verifikasi dan validasi (verval) data yang dihasilkan faktual.

Verval Dituntut Faktual, Ayu Bilang Bisa Menekan Angka Kemiskinan Kabupaten Cirebon
Verval dituntut faktual, Ayu bilang bisa menekan angka kemiskinan Kabupaten Cirebon.

INILAHKORAN, Cirebon - Rasio angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa ditekan. Asalkan, verifikasi dan validasi (Verval) data yang dihasilkan faktual.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsing menyebutkan, saat ini Pemerintahan Kabupaten Cirebon sedang melakukan Verval pada masing-masing desa. Langkah lainnya, monitoring di setiap kecamatan harus terus dilakukan.

Perempuan yang akrab disapa Ayu itu menegaskan hal itu saat monitoring dan evaluasi program penanggulangan angka kemiskinan di Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Senin 23 Mei 2022. Ayu mengaku yakin dengan adanya Verval dan langkah monitoring dari Pemkab Cirebon, akan menghasilkan single data base yang valid.

Baca Juga: Suami Maudy Ayunda Pakai Bahasa Inggris Saat Ucapkan Ijab Qobul

"Saat diskusi tadi ternyata ada selisih antara data DTKS dan data Puskesos tingkat desa. Ini kan harus segera disingkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang real orang miskin," ungkap Ayu.

Pemkab Cirebon mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Setiap tahunnya, minimal bisa menekan angka kemiskinan sebanyak satu persen. Pasalnya, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

"Perubahan data setiap bulannya, itu sangat pasti. Karena pasti ada yang meninggal. Mereka secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Disamping itu, pasti ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring," jelasnya.

Baca Juga: Kuota Haji Cianjur Cuma Dipangkas 46 Persen, Dapat Jatah Segini

Ayu menyebutkan, data DTKS tidak bisa dirubah, meskipun pada kenyatannya secara ekonomi sudah berubah. Tapi, ketika menemukan kasus seperti itu, bantuan tersebut tidak bisa diberikan kepada mereka.

Untuk itu, ada tiga skema menurunkan kemiskinan. Skema tersebut adalah menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lapangan pekerjaan serta bagaimana intervensi pemkab pada kantong-kantong kemiskinan.

"Skema tersebut sedang kita jalankan. Kita akan buka lapangan pekerjaan pada kawasan industri. Kami juga harus intervensi secara intens, supaya bisa mengetahui secara detail, dimana lokasi kantong-kantong kemiskinan itu berada," paparnya.

Baca Juga: Indonesia Duduki Peringkat Tiga SEA Games 2021 Vietnam

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Iis Krisnandar menambahkan pada tahun ini Dinsos sedang melakukan verval data. Tujuannya, supaya bantuan yang diberikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Tercatat, kemarin saja data dari BPJS ada 800 orang yang pindah domisili dari Kabupaten Cirebon.

"Banyak yang harus kita lakukan. Ya itu tadi, tiga skema penurunan angka kemiskinan harus kita seriuskan. Karena tiga skema tersebut didalamnya pasti banyak persoalan yang sangat kompleks," tukasnya. (Maman Suharman)


Editor : inilahkoran